Memaksimalkan Anggaran Desa untuk Ketangguhan Komunitas Kabupaten Konawe Selatan

Bencana hidrometeorologis seperti angin puting beliung, banjir, tanah longsor, dan kekeringan seringkali menimpa Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana di Indonesia (DIBI) 2016, Kabupaten Konawe Selatan dilanda 49 kejadian bencana seperti banjir,  gelombang pasang, puting beliung dan tanah longsor. Kejadian tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan 2.184 orang mengungsi. Selain itu bencana juga menyebabkan rusaknya 767 unit rumah, 8 unit fasilitas publik, 363 kilometer jalan, serta lahan pertanian seluas 748 hektar. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan kian memperparah risiko bencana di Konawe Selatan.

Salah satu fokus kerja USAID APIK adalah mendorong integrasi agenda Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API PRB) ke dalam berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di semua level. Di Kabupaten Konawe Selatan, upaya ini berhasil meletakkan agenda API PRB ke dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016–2021. Dalam dokumen tersebut secara tegas dijelaskan tentang indikator capaian pembangunan terhadap peningkatan indeks ketangguhan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana hingga 60% di tahun 2021.

Keberhasilan USAID APIK dalam mengintegrasikan agenda API PRB ke dalam dokumen RPJMD merupakan hasil dari memanfaatkan peluang dengan menghadapi berbagai tantangan. Untuk dapat mencapai tujuan kerja, USAID APIK telah melakukan serangkaian kegiatan berupa asistensi pelembagaan API PRB ke dalam dokumen teknis turunannya hingga ke level perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.

Strategi yang dilakukan USAID APIK dalam melakukan asistensi menggunakan pendekatan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan instrumen regulasi yang ada yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dengan segala aturan turunannya. Berdasarkan undang-undang ini, pengakuan dan penghormatan atas kewenangan desa berdasarkan hak asal usul (rekognisi) dan hak lokal berskala desa (subsidiaritas) telah dijabarkan secara lugas. Asas inilah yang menjadi dasar untuk memperkuat kewenangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan ini juga memberi hak bagi desa untuk mengembangkan penganggaran berdasarkan kebutuhan pembangunan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Namun kewenangan desa tersebut bukan berarti tidak terbatas, perlu dilakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014  tentang Pembangunan Desa. Peluang inilah yang menjadi pintu utama asistensi program USAID APIK dalam mengawal pengintegrasian agenda API PRB dari RPJMD hingga ke level Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Kabupaten Konawe Selatan sebagai upaya untuk mengelola risiko bencana dan iklim serta memperkuat ketangguhan masyarakat. Melalui instrumen ini, desa dapat mengembangkan dan membangun program untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam merespon ancaman bencana. Melalui rangkaian kegiatan dan asistensi teknis, program USAID APIK mendampingi Pemerintah Desa Puasana, Tanjung Tiram, Wawatu, Lamokula, Awunio, Rumba-Rumba dan Matawolasi di Kabupaten Konawe Selatan.

USAID APIK bersama masyarakat dan aparat di tujuh desa tersebut melakukan rangkaian kegiatan yang terdiri dari penilaian awal ketangguhan komunitas, lokakarya pengintegrasian agenda API PRB dalam RPJMDes, asistensi pengintegrasian ke dalam RPJMDes dan asistensi pengintegrasian untuk dokumen RKPDes dan APBDes. Dalam setiap lokakarya pengintegrasian API PRB ke dalam RPJMDes, kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hadir bersama masyarakat. Kegiatan tersebut membuat mereka sadar akan urgensi pengintegrasian API PRB dalam RPJMDes. Masyarakat dan pemerintah desa memandang asistensi USAID APIK sebagai kegiatan yang positif dan berhasil karena terjadi proses transfer informasi kepada semua pihak dalam penyelarasan dokumen perencanaan secara partsipatif. Selain itu dalam berbagai kegiatan hadir pula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Konawe Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta tenaga ahli pendamping desa.

Asistensi tim USAID APIK terus berlanjut  hingga pada pengintegrasian API PRB dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Asistensi dilakukan sebelum penetapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan konsisten dalam  pengintegrasian  agenda API PRB dalam perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi RKPDes dan APBDes, dalam proses asistensi, USAID APIK mengajak aparatur desa untuk melihat kembali RPJMDes yang sebelumnya telah dirumuskan.    

Dukungan asistensi ini akhirnya berbuah manis. Lebih dari tiga miliar rupiah telah dialokasikan dalam dokumen APBDes 2017 untuk mendukung upaya-upaya adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di tujuh desa dampingan program USAID APIK. Beberapa kegiatan prioritas seperti pembangunan sarana untuk mempermudah masyarakat mengakses air bersih ketika kekeringan, penataan lingkungan dan pemukiman seperti perbaikan saluran dan drainase, pengembangan kapasitas nelayan dan petani, serta perbaikan sarana produksi untuk membangun ketahanan pangan warga. Contohnya seperti di Desa Lamokula, kini dalam RPJMDes tercantum beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk mengelola bencana banjir seperti pembangunan drainase sepanjang 75 meter, pembuatan saluran air dan talud sepanjang 212 meter, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 1,26 kilometer, serta 3 unit deker.

Kepala Desa Lamokula, Rita mengatakan, “Kehadiran program USAID APIK membantu kami memahami perubahan iklim dan bencana yang sering melanda desa kami. Kami memasukkan program untuk mengurangi dampak bencana seperti membangun]saluran air dan talud di Dusun Empat, dan deker untuk mengurangi genanagan air. Walaupun kami sadari bahwa untuk menghentikan banjir tahunan di desa kami dibutuhkan anggaran yang besar. Selain itu kami juga membangun jalan usaha tani sekaligus membuka akses warga ke wilayah pemukiman baru jika sewaktu-waktu ada warga yang berpindah dari lokasi banjir.”

USAID APIK percaya perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap risiko bencana dan iklim akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkelanjutan serta menciptakan masyarakat yang lebih tangguh. Untuk itu, USAID APIK akan terus bekerja bersama pemerintah dan memanfaatkan peluang serta kesempatan yang ada dan diharapkan pengalaman dari tujuh desa di Konawe Selatan ini bisa menjadi pembelajaran dan diterapkan di desa-desa lainnya.