Publikasi

  • Penilaian Ketangguhan Kabupaten Konawe Selatan

    Laporan Penilaian Kabupaten Tangguh Konawe Selatan Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 Februari dan tanggal 13 sampai dengan 14 Maret 2017 bertujuan untuk: Membantu pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lain dalam menilai kebutuhan dan kapasitas saat ini dan di masa mendatang terhadap Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB); Mempertemukan semua pemangku kepentingan untuk menyusun strategi-strategi dan tujuan-tujuan besar bersama terhadap API-PRB; Membangun satu pemahaman holistik tentang status daerah termasuk hubungan satu sama lain; Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan intervensi-intervensi yang akan meningkatkan ketangguhan daerah untuk bisa menghasilkan solusi-solusi yang menjawab berbagai aspek di daerah terhadap API-PRB.

    Laporan Penilaian Kabupaten Tangguh Konawe Selatan Tahun 2017 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, hasil dari pengukuran 10 Langkah Mendasar memperoleh skor rata-rata 2,16. Hasil dari penilaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe Selatan masih memerlukan upaya perbaikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan: mengidentifikasi, memahami, dan menggunakan skenario risiko saat ini dan masa mendatang; memperkuat kapasitas keuangan untuk mewujudkan ketangguhan; mengupayakan pembangunan dan rancangan kota yang tangguh; melindungi penyangga alami untuk meningkatkan fungsi perlindungan oleh ekosistem; memperkuat kapasitas kelembagaan untuk ketangguhan; memahami dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan; meningkatkan ketangguhan infrastruktur; memastikan kesiapsiagaan dan tanggap bencana yang efektif; mempercepat pemulihan dan pembangunan kembali dengan lebih baik.

    Laporan Penilaian Kabupaten Tangguh Konawe Selatan Tahun 2017 menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, baik rekomendasi kebijakan maupun rekomendasi program sebagai pertimbangan untuk menjadikan Kabupaten Konawe Selatan sebagai kabupaten yang tangguh terhadap bencana khususnya yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

     

  • Penilaian Ketangguhan Kota Kendari

    Penilaian ketangguhan Kota Kendari bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kapasitas kota dalam hal ini pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas pengurangan resiko bencana maupun penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir yang kerap terjadi di Kota Kendari. Perangkat pengukuran dan penilaian Ketangguhan Bencana Pemerintah Daerah dikembangkan berdasarkan “ 10 (Sepuluh Langkah Mendasar) dalam membangun Kota Tangguh atau yang dikenal dengan scorecard yang diturunkan dari Kerangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) global dan 71 Indikator yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) tahun 2015-2019. Penilaian ketangguhan di Kota Kendari dilaksanakan melalui dua lokakarya. Dari lokakarya tersebut telah diperoleh hasil penilaian dari 10 Langkah Mendasar dan 71 indikator Ketahanan Daerah terhadap bencana. 

  • Laporan Penilaian Layanan Informasi Cuaca dan Iklim

    Penilaian Layanan Informasi Cuaca dan Iklim bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai kapasitas serta kebutuhan para pemangku kepentingan di Indonesia dalam mengumpulkan, menyediakan, dan menggunakan informasi cuaca dan iklim. Laporan penilaian ini menjadi dasar untuk penyusunan Peta Jalan Layanan Informasi Cuca dan Iklim yang memuat dengan detil bagaimana program USAID APIK akan memperbaiki pengembangan layanan informasi cuaca dan iklim, penyediaan dan penyerapan informasi melalui cara-cara strategis.

    Kami mohon maaf laporan ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris. 

  • Laporan Akhir Tahun 2

    *Kami mohon maaf laporan ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris.

    Laporan Akhir Tahun 2 periode Oktober 2016 hingga September 2017.

  • Laporan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

    Inilah hasil identifikasi dan kajian peraturan perundangan terkait risiko bencana dan iklim di Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui kajian ini, diharapkan para pemangku kepentingan mendapatkan gambaran urgensi adanya Peraturan Daerah untuk mengatasi risiko bencana dan iklim.

  • Penilaian Ketangguhan Kota Ambon

    Penilaian ketangguhan Kota Ambon bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kapasitas Kota dalam hal ini pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas pengurangan resiko bencana maupun penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi di Kota Ambon. Perangkat pengukuran dan penilaian Ketangguhan Bencana Pemerintah Daerah dikembangkan berdasarkan “ 10 (Sepuluh Langkah Mendasar) dalam membangun Kota Tangguh atau yang dikenal dengan scorecard yang diturunkan dari Kerangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) global dan 71 Indikator yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) tahun 2015-2019. Penilaian ketangguhan di Kota Ambon dilaksanakan melalui dua lokakarya. Dari lokakarya tersebut telah diperoleh hasil penilaian dari 10 Langkah Mendasar dan 71 indikator Ketahanan Daerah terhadap bencana. 

  • Laporan Penilaian Ketangguhan Kabupaten Maluku Tengah

    Penilaian ketangguhan Kabupaten Maluku Tengah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kapasitas Kota dalam hal ini pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas pengurangan resiko bencana maupun penanggulangan bencana. Perangkat pengukuran dan penilaian Ketangguhan Bencana Pemerintah Daerah dikembangkan berdasarkan “ 10 (Sepuluh Langkah Mendasar) dalam membangun Kota Tangguh atau yang dikenal dengan scorecard yang diturunkan dari Kerangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) global dan 71 Indikator yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) tahun 2015-2019. Penilaian ketangguhan di Kota Ambon dilaksanakan melalui dua lokakarya. Dari lokakarya tersebut telah diperoleh hasil penilaian dari 10 Langkah Mendasar dan 71 indikator Ketahanan Daerah terhadap bencana. 

  • Laporan Penilaian Ketangguhan Kabupaten Kepulauan Aru

    Penilaian Ketangguhan Kabupaten Kepulauan Aru ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kapasitas Kabupaten Kepulauan Aru mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas pengurangan risiko bencana maupun penanggulangan bencana, khususnya bencana gelombang tinggi dan abrasi yang kerap terjadi serta potensi-potensi bencana lainnya di Kabupaten Kepulauan Aru.

  • Penilaian Ketangguhan Tingkat Negeri di Provinsi Maluku

    Inilah profil ketangguhan di 12 negeri area kerja program USAID APIK di Provinsi Maluku. Penilaian ketangguhan tingkat negeri ini dilakukan di Pulau Ambon yaitu Negeri Leahari, Soya, Passo, Allang, Hative Besar, dan Morella; dan di Pulau Lease di Negeri Haruku, Wassu, Ihamahu, Sirisori Islam, dan Ameth. 

  • Modul Pemetaan Menggunakan QGIS

    Modul panduan praktis untuk melakukan pemetaan menggunakan piranti lunak Quantum GIS (QGIS).