Hari Perempuan Internasional: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pesisir Harus Menjadi Prioritas untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat

SIARAN PERS

Untuk Disiarkan Segera

Hari Perempuan Internasional: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pesisir Harus Menjadi Prioritas untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat

 

Kendari, 8 Maret 2017. Perubahan iklim mengancam kehidupan masyarakat Sulawesi Tenggara yang memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 1.700 kilometer dan kebanyakan masyarakatnya tinggal di area pesisir. Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Stereotip peran gender serta konstruksi sosial terhadap perempuan membuat mereka menjadi kaum yang lebih rentan dalam menghadapi dampak perubahan iklim seperti abrasi pantai, kenaikan muka air laut, serta bencana hidrometeorologi kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Pada Hari Perempuan Internasional ini, USAID APIK dan ALPEN SUTRA mengajak semua pihak untuk berkomitmen mengintegrasikan gender dalam program-program kerjanya demi meningkatkan ketangguhan masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Spesialis gender Program USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) mengungkapkan di area pesisir lazim ditemui perempuan dengan mata pencaharian sebagai nelayan namun tidak tercatat dalam statistik. Irmia Fitriyah mengatakan, “Akses perempuan terhadap bantuan untuk peningkatan kesejahteraan masih terbatas terutama mereka yang bekerja di sektor yang didominasi oleh laki-laki seperti nelayan.” Dengan perubahan iklim yang membuat cuaca ekstrem menjadi lebih sering dan intensitas lebih tinggi, ketika situasi menjadi sulit akses perempuan kepada sumber ekonomi bahkan bisa terhenti. “Hal ini berbeda dengan laki-laki yang mobilitasnya lebih mudah karena tidak terbebani urusan rumah tangga,” tambah Irmia.

Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN SULTRA) yang fokus bekerja mendampingi kelompok perempuan di akar rumput menambahkan tidak banyak kelompok perempuan pesisir yang mendapat bantuan alat dari pemerintah. Ini biasanya terjadikarena usulan mereka pada proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak menjadi prioritas atau bahkan dianulir pada proses musyawarah lanjutan. Hal tersebut yang membuat perempuan nelayan yang banyak ditemui pada Suku Bajo semakin sulit mengakses program pembangunan. Pada akhirnya, perempuan yang lebih rentan akan semakin rentan terkena dampak perubahan iklim karena terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas adaptif dalam menghadapi perubahan iklim yang sudah nyata dirasakan.

Meski menjadi pihak yang lebih rentan dalam menghadapi berbagai dampak perubahan iklim, di saat yang bersamaan perempuan juga menjadi kunci dan berperan penting dalam aksi-aksi adaptasi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat. Berbagai contoh telah membuktikan, pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat. Maka dari itu, melibatkan perempuan dalam proses pembangunan terutama yang berhubungan dengan berbagai sektor yang berkaitan dengan perubahan iklim harus menjadi prioritas. Pengarusutamaan gender harus menjadi prioritas bagi semua para pemangku kepentingan. ALPEN SULTRA menyebutkan, “Peraturan Gubernur No. 9 tahun 2014 mengenai Pengarusutamaan Gender adalah sebuah keharusan dan harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan anggaran yang responsif gender juga harus segera diintegrasikan dalam setiap program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).”

Terlebih lagi, selain menjadi prioritas keterlibatan perempuan juga harus dipastikan tidak hanya sebatas partisipasi dan kuota namun lebih kepada prioritas usulan dan substansi. Karena dengan menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi perempuan, pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi perempuan saja tetapi masyarakat secara lebih luas. Ibarat sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui.

 

---

Kontak Wawancara: Irmia Fitriyah – Spesialis Gender Program USAID APIK: Irmia_Fitriyah@dai.com - 0813-5581-9928

ALPEN SULTRA: alpen.sultra@gmail.com  – 0401-3136590

Kontak Media: Sheila Kartika – Communication dan Outreach Program USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) sheila_kartika@dai.com – 0856-887-1996

Catatan Editor: 

  • Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) merupakan program berdurasi lima tahun dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang bertujuan membantu Indonesia dalam mengelola risiko bencana dan ikilm. USAID APIK bekerja membantu pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dari level lokal hingga nasional. Dengan menggunakan pendekatan bentang lahan, USAID APIK juga bekerja langsung bersama masyarakat dan sektor swasta untuk secara proaktif mengelola risiko bencana terkait iklim, serta memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam memahami dan mengomunikasikan informasi iklim. Informasi lebih lanjut mengenai USAID APIK dapat diakses di www.apikindonesia.or.id.
  • Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN SULTRA) merupakan organisasi non-pemerintah dengan visi memperjuangkan hak-hak perempuan miskin dan marginal untuk memperoleh akses, kontrol, manfaat, dan partisipasi yang adil dan setara atas berbagai sumber daya di lingkungannya. ALPEN SULTRA berdiri sejak tahun 2000 dengan lingkup kerja meliputi pemberdayaan ekonomi pemberdayaan perempuan usaha kecil, isu perempuan dan lingkungan termasuk mengenai pengelolaan sumber daya alam dan isu perubahan iklim, isu perempuan dan kesehatan reproduksi, serta advokasi kebijakan lokal maupun nasional yang pro kesetaraan dan keadilan gender. Informasi lebih lanjut mengenai ALPEN SULTRA dapat diakses di www.alpensultra.wordpress.com.