Mengangkat Temuan Penilaian Ketangguhan dan Survei Informasi Cuaca dan Iklim di Provinsi Maluku

USAID APIK bersama Sekretaris Daerah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon, serta Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Maluku Tengah mengadakan Konsultasi Publik Hasil Penilaian Ketangguhan dan Kajian Informasi Cuaca dan Iklim Kota Ambon pada tanggal 31 Mei 2017. Acara serupa juga dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 8 Juni 2017. Konsultasi publik ini dihadiri oleh 172 orang dari elemen pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor swasta dengan tujuan menyebarluaskan hasil kajian informasi cuaca dan iklim dan penilaian ketangguhan di Provinsi Maluku.

Pada konsultasi publik ini, USAID APIK mengangkat dua topik kajian yang telah dilaksanakan, yakni survei informasi cuaca dan iklim dan penilaian ketangguhah. Dalam survei informasi cuaca dan iklim, dipaparkan tentang masih minimnya penggunaan layanan informasi cuaca dan iklim di Provinsi Maluku; sedangkan, pada penilaian ketangguhan dijelaskan tentang seberapa tangguh Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon berdasarkan 10 indikator ketangguhan kota. Tujuan dari penilaian ketangguhan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, sehingga hasil pengukuran tersebut dapat digunakan dalam membantu daerah meningkatkan ketangguhan terhadap bencana secara sistematis dan terprogram.

Penasehat Layanan Informasi USAID APIK Mohammad Fadli menjelaskan target program untuk membantu pemerintah dalam beradaptasi dengan potensi bencana akibat perubahan iklim dalam memaparkan hasil temuan USAID APIK. Dari kajian yang dilakukan, ditemukan sebagian masyarakat Provinsi Maluku menggunakan kearifan lokal untuk mengetahui sinyal bencana dan jadwal cuaca dan iklim. Sebagian besar penduduk Provinsi Maluku masih menonton televisi untuk mengetahui berita-berita cuaca dan iklim padahal banyak medium-medium layanan informasi cuaca dan iklim yang sudah tersedia untuk petani dan nelayan. ”Sudah banyak medium-medium yang membantu petani dan nelayan untuk mengakses informasi cuaca dan iklim, seperti aplikasi infoBMKG dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang berbasis sistem Android; Sistem Informasi Mitigasi Adaptasi Iklim dan Lingkungan (SIMAIL); Kalender Tanam Terpadu (KATAM); dan Sekolah Lapang Iklim (SLI), tambah Fadli. Berangkat dari hasil paparan ini, para pemangku kepentingan USAID APIK dan BMKG siap bersama-sama untuk memperkuat pemanfaatan informasi cuaca dan iklim. Hal ini juga didukung oleh anggota-anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis. Mayoritas anggota Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  menyarankan untuk melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan bagi staf yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan cuaca dan iklim.

Memasuki agenda kedua konsultasi publik, USAID APIK memaparkan hasil penilaian ketangguhan berdasarkan 10 indikator penilaian ketangguhan, yaitu: 1. Organisasi dan koordinasi, 2. Alokasi anggaran, 3. Pengkajian risiko, 4. Infrastruktur pengurangan risiko, 5. Keselamatan sekolah dan fasilitas kesehatan, 6. Regulasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tata guna lahan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana, 7. Pendidikan dan pelatihan kebencanaan, 8. Perlindungan ekosistem dan pelindung alamiah, 9. Sistem peringatan dini dan manajemen tanggap darurat, 10. Warga terdampak sebagai fokus pemulihan. Penilaian ini dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus bersama unsur pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan penduduk. Penilaian ketangguhan juga didukung dengan data kajian dari perangkat lunak ‘PENDUKUNG’, perangkat lunak yang dapat menghitung tingkat ketahanan daerah. Di Kabupaten Maluku Tengah, dari 10 indikator, USAID APIK dan pemerintah kabupaten memperiotaskan untuk memperbaiki 3 indikator yang terendah, yaitu meningkatkan pemahaman dan penggunaan skenario risiko sekarang dan yang akan datang, meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana yang efektif, meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan. "Mendengar indikator level pemahaman risiko bencana penduduk saya rendah, rasanya tidak bisa tidur. Tahun 2020 Kabupaten Maluku Tengah harus masuk di Level Tangguh,” ungkap Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, S.H. Sedangkan di Kota Ambon, USAID APIK dan pemerintah kota akan memprioritaskan untuk meningkatkan ketangguhan infrastruktur, mempercepat pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana yang efektif.

"Kalau mau Maluku Tengah Tangguh maka kebijakan dan pembangunan harus berjalan searah,” ungkap peserta sekaligus penggiat adaptasi dan mitigasi bencana di Maluku Tengah, Jaliman Latuconsina. Para pemangku kepentingan berkomitmen untuk bersama-sama mengimpelementasi menjalankan program berdasarkan tiga indikator terendah di masing-masing kota/kabupaten. Hasil konsultasi publik ini didokumentasikan di Laporan Kota Tangguh Provinsi Maluku yang akan dibagikan ke para pemangku kepentingan sebagai pedoman untuk merancang program-program pemerintah dan sektor privat pada akhir Juli 2017.