Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana Siap Bekerja untuk Ketangguhan Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk salah satu daerah dengan risiko tinggi mengalami bencana hidrometeorologi. Berbagai bencana tersebut mengganggu proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, merusak ekosistem dan lingkungan yang lestari, serta berkontribusi pada meningkatnya penduduk miskin dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Sebagai contoh bencana banjir yang melanda hampir sebagian besar wilayah Kota Kendari dua kali berturut-turut telah menimbulkan banyak kerugian baik materiel maupun non materiel.  Banjir pada tanggal 12—14 Mei 2017 ini melanda 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Kendari, Kendari Barat, Mandonga, Puwatu,  Kadia,  Wua-wua,  Baruga,  Kambu,  Poasia,  Abeli  dan  Nambo.  Sesuai  laporan  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota  Kendari, sebanyak hampir 10 ribu warga terdampak banjir ini. Lebih dari 500 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi ke tempat aman. Selain itu puluhan orang dilaporkan luka-luka dan satu nyawa melayang. Sebanyak 14 rumah warga rusak berat, 438 rusak sedang dan 2564 rusak ringan. Peristiwa bencana banjir kedua  pada 30—31 Mei  2017  melanda  sembilan  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Kendari,  Kendari Barat,  Mandonga,  Puwatu,  Kadia,  Baruga,  Kambu,  Abeli  dan  Nambo.  Sebanyak  hampir 10 ribu warga  terdampak; lebih dari 600 kepala keluarga mengungsi. Sebanyak 8 rumah warga rusak berat, 978 rusak sedang dan 1450 rusak ringan, satu orang  meninggal  dunia  dan  2  orang mengalami luka-luka.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara membutuhkan perencanaan pembangunan terkoordinasi dan menyeluruh dengan berorientasi pada penanggulangan bencana yang tertuang dalam kebijakan dan pendanaan yang terpadu.  Perencanaan penanggulangan bencana juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan penduduk setempat. Untuk itu dibentuklah Kelompok Kerja Adapatasi Perubahan Iklim Provinsi Sulawesi Tenggara (Pokja API PRB Sultra) dan Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim Kota Kendari (Pokja API PRB Kota Kendari). Pokja API PRB yang terbentuk mewadahi seluruh pemangku kebijakan terkait untuk mengawal proses-proses pembangunan dan memastikan terintegrasinya agenda-agenda API PRB ke dalam perencanaan  pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam menyampaikan optimismenya terhadap Pokja, “Diharapkan langkah awal ini mempererat USAID APIK dan Pokja API PRB Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari  untuk melakukan pertukaran informasi dan advokasi strategis. Dengan ini, Pokja API PRB akan lebih mandiri dalam melakukan fungsinya sebagai wadah koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan, sarana berbagi informasi dan usaha-usaha advokasi kebijakan dan penganggaran program-program API PRB guna mengarusutamaan API PRB dalam perencanaan pembangunan menyeluruh Provinsi Sulawesi Tenggara.”

Sepak terjang Pokja API PRB Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari dimulai dengan menyusun prioritas rencana kerja Pokja API PRB yang didampingi oleh USAID APIK. Pokja API PRB Provinsi Sulawesi Tenggara berdiskusi pada tanggal 19 Juli 2017 sedangkan anggota Pokja API PRB Kota Kendari berdialog pada seminggu setelahnya pada tanggal 26 Juli 2017. Dialog ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama tentang konsep API PRB. Dalam dialog ini dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Pokja API PRB Provinsi Sulawesi Tenggara

Pokja API PRB Kota Kendari

Dalam merancang perencanaan pembangunan berorientasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API PRB) yang berkelanjutan diperlukan dukungan berupa regulasi sebagai payung hukum perencanaan dan penganggaran bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tidak adanya sandaran legalitas menimbulkan kebimbangan bagi perencana program di beberapa SKPD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Isu ini disambut baik oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Abd. Rahman Saleh, MSi yang menyatakan DPRD akan selalu bersedia untuk membantu mengatasi persoalan ini. DPRD telah melegalisasi peraturan daerah (Perda) Penanggulangan Bencana No 9, Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana  sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah melindungi seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk penanggulangan bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. DPRD juga siap dan berinisiasi untuk memfasilitasi kegiatan yang bertujuan untuk membentuk regulasi pendukung dalam penguatkan usaha-usaha adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

 

Pendampingan dan berbagai penguatan kapasitas yang telah dilakukan oleh USAID APIK untuk kelompok-kelompok masyarakat serta serangkaian diskusi formal maupun informal dengan DPRD dan kalangan pemerintah telah memberikan kesadaran penuh bersama bahwa Kota Kendari sangat memerlukan perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan konsep API PRB di dalamnya. Salah satu langkah awal penting adalah perlunya regulasi yang mengatur  API PRB di Kota Kendari sebagai landasan hukum bagi kota ini dalam melakukan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanggulangan bencana dalam rangka menuju Kota Tangguh. Ketua DPRD Kota Kendari, H. Ir. Samsuddin Rahim, MSi menyatakan kesiapan penuh untuk memfasilitasi inisiasi Perda dan proses-proses penyusunannya. Baik Ketua DPRD dan Seketaris Daerah Kota Kendari, H. Alamsyah Lotunani, Msi meminta USAID APIK dan Pokja API PRB menjadi bagian penting dan harus ikut terlibat aktif dalam setiap proses penyusunannya.

 

DPRD siap mambantu memfasilitasi penganggaran dana untuk kegiatan-kegiatan API PRB pada SKPD dengan membuka ruang pada perubahan anggaran tahun 2018.

 

Terbangunnya komitmen bersama antara pihak legislatif dan eksekutif, DPRD dan pemerintah Kota Kendari untuk menjadikan isu-isu API PRB ini mejadi bagian perencanaan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kendari periode 2018—2023.  Seketaris Daerah DPRD dan Ketua DPRD Kota Kendari memastikan adanya perencanaan yang mengintegrasikan API PRB di setiap SKPD Kota Kendari. RPJMD Kota Kendari juga harus memuat rekomendasi hasil kajian ketanguhan Kota Kendari dan kajian kerentanan USAID APIK.

 

Provinsi Sulawesi Tenggara akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018—2023 pada pertengahan 2018. Ini merupakan momentum yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pokja API PRB dan USAID APIK untuk  mengintegrasikan isu API PRB ke dalam semua tingkat perencanaan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. DPRD berkomitmen memfasilitasi upaya-upaya tersebut dengan memberikan akses dan peran bagi Pokja API PRB dan USAID APIK.

Untuk mendukung proses pengintegrasian API PRB ke dalam RPJMD Kota Kendari periode 2018—2023, Sekretaris Daerah meminta USAID APIK dan Pokja API PRB untuk membantu proses-proses penguatan kapasitas perencanaan pembangunan di setiap SKPD terkait API PRB. Diharapkan adanya pelatihan bagi para perencana untuk bekal dalam penyusunan rencana strategi  tahun 2018 yang menjadi landasan penyusunan RPJMD Kota Kendari periode 2018—2023.

 

Adanya keinginan kuat dari pihak DPRD untuk ikut terlibat aktif di setiap kerja-kerja Pokja API PRB dan menanyakan kemungkinan untuk menjadi bagian dari struktur keanggotaan Pokja API PRB Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebagai bentuk keseriusan dukungan pemerintah Kota Kendari terhadap Pokja API PRB, Sekretaris Daerah akan memfasilitasi pertemuan untuk rapat-rapat dan berbagai kegiatan Pokja API PRB ini. Untuk memudahkan proses komunikasi dan koordinasi antara Pokja API PRB dan pemerintah Kota Kendari, akan disediakan ruangan di sekitar kantor Sekretaris Daerah Kota Kendari.

 

Adanya usulan untuk dilakukan pemantauan kegiatan-kegiatan dan program-program di wilayah kerja USAID APIK secara bersama-sama dengan melibatkan DPRD, pemerintah, Pokja  API PRB. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi bersama dalam menentukan kemajuan kerja dan mengidentifikasi proses-proses perencanaan selanjutnya. Selain ini kegiatan evaluasi dan pemantauan ini bertujuan untuk menghasilkan pembelajaran yang mungkin dapat dikembangkan di daerah lain yang membutuhkan di wilayah Sulawesi Tenggara.

 

Diharapkan terdapat pertemuan dan diskusi rutin yang melibatkan Pemerintah Kota Kendari, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Kendari, Pokja API PRB dan USAID APIK untuk membahas situasi terkini terkait kebutuhan Kota Kendari dalam menghadapi perubahan iklim dan usaha-usaha pengurangan risiko bencana.

 

Adanya keinginan DPRD untuk melakukan pertemuan rutin setiap enam bulan yang melibatkan pemerintah, DPRD, Pokja API PRB dan USAID APIK untuk membahas kondisi wilayah provinsi Sulawesi Tenggara dan isu-isu mutakhir. Pertemuan ini akan menjadi sarana pertukaran informasi bagi semua pihak dan wadah untuk melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan. DPRD siap memfasilitasi tempat pertemuan yang berlokasi di ruang meeting kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Diusulkan untuk merancang sebuah studi lapangan terhadap kota-kota ataupun negara-negara yang maju dalam merancang pembangunan yang berlandas API PRB. Kota Kendari sangat berikhtiar penuh untuk menjadikan Kota Kendari sebagai salah satu kota tangguh bencana dan di masa mendatang menjadi salah satu kota percontohan tingkat dunia.

 

 

Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Kota Kendari mengharapkan keterlibatan tokoh masyarakat di struktur kepengurusan Pokja API PRB. Hal ini akan ditindaklanjuti dalam penyusunan Surat Keputusan (SK) Pokja API PRB periode 2018—2019.

 


Ditulis oleh: Diana Chaidir