Transformasi Sosial Ekonomi untuk Petani yang Lebih Tangguh

Pengantar Redaksi:

Hari ini, 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Petani merupakan salah satu kelompok rentan terhadap ancaman dan risiko bencana dan iklim yang menjadi salah satu kelompok target masyarakat program USAID APIK. Program kami bekerja untuk meningkatkan ketangguhan petani melalui peningkatan kapasitas. Perubahan dan implementasi kebijakan dan kerja sama berbagai pihak terkait juga diperlukan untuk mewujudkan petani Indonesia yang lebih tangguh terhadap ancaman dan risiko bencana dan iklim. Di bawah ini adalah buah pemikiran salah satu staf program USAID APIK terkait upaya peningkatan ketangguhan petani. Selamat Hari Tani Nasional! 


Dampak berubahnya cuaca dan iklim yang terjadi saat ini amat berpengaruh terutama kepada kelompok masyarakat yang hidup menggantungkan mata pencahariannya pada sumber-sumber alam, terlebih kepada kaum petani. Sayangnya, kebijakan pertanian nasional kita masih abai dalam meresponnya.

Pada Maret 2017 lalu bersamaan dengan panen raya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pangan turun 0,38% dibandingkan musim tanam Februari dan Januari. Keadaan tersebut sesungguhnya adalah buah dari kebijakan pertanian yang kurang mempertimbangkan musim secara cermat. Adapun sebab NTP petani justru turun, seturut dengan logika berikut.

Pertama, kebijakan pemerintah mempercepat waktu tanam dengan tanpa mengistirahatkan tanah, bahkan mengajak TNI turun ke sawah-sawah memastikan waktu tanam. Hasilnya, waktu panen jatuh lebih cepat, sehingga panen raya tahun ini jatuh di musim hujan. Celakanya intensitas curah hujan di bulan-bulan tersebut mengalami peningkatan.

Kedua, panen di musim hujan membuat gabah susah dikeringkan padahal teknologi pengeringan masyarakat yang lazim masih mengandalkan panas matahari. Akibatnya, gabah pecah saat digiling, karena penggilingan padi yang dimiliki petani sebagian besar berskala kecil dengan teknologi sederhana. Hasilnya beras pecah dan tidak tergiling baik. Tentu, beras kualitas demikian dihargai dengan harga rendah, yang berimbas pada gabah petani yang dibeli murah di tingkat lapangan.

Situasi tersebut adalah salah satu bukti bahwa kebijakan pertanian belum memperhitungkan faktor iklim secara teliti. 

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations of Development Programme (UNDP) memperkirakan bahwa berubahnya iklim dan cuaca akan membawa perubahan buruk pada petani dan pedesaan karena perubahan curah hujan, suhu udara, dan ketersediaan air bagi pertanian di kawasan-kawasan rentan. Perubahan ini mengancam produksi pertanian dan membuat lonjakan kemiskinan di pedesaan.

Lebih jauh UNDP menyatakan bahwa pertanian bisa menjadi pendorong utama peningkatan kemiskinan karena perubahan iklim sebab penurunan produksi petani kecil tak kurang dari 5 persen sampai tahun 2030 dan 30 persen hingga 2080.

Perlindungan Petani

Tahun lalu, Menteri Siti Nurbaya mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Peraturan ini memberi panduan untuk mengintegrasikan program-program spesifik seperti ketahanan pangan, kemandirian energi, kesehatan, permukiman, infrastruktur dan pulau-pulau kecil agar mempertimbangkan adaptasi risiko dari perubahan iklim.

Peraturan ini menitikberatkan pengarusutamaan adaptasi dan rencana aksi perubahan iklim untuk kementerian lain dan pemerintah daerah secara khusus yang terkait dengan program spesifik di atas. Namun, ada kekhawatiran lain yang patut dikemukakan. Tampaknya pedoman adaptasi perubahan iklim ini berpotensi tidak mempertimbangkan siapa sesungguhnya petani dan pertanian kita.

Bukankah petani kita sebagian besar gurem dan buruh tani? Jadi meskipun dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim, mereka belum keluar dari jerat kemiskinan struktural akibat ketiadaan pemilikan lahan selama ini.

Di sinilah pentingnya memadukan aksi adaptasi perubahan iklim pada petani dengan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kedua UU tersebut seharusnya dijalankan dengan program adaptasi perubahan iklim dengan tepat. Karenanya Kementerian Pertanian sebaiknya melakukan reposisi besar-besaran terhadap cara perlindungan dan pemberdayaan petani di atas tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagai zona lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pertama, lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berada di atas jutaan petani gurem dan tak bertanah. Karena itu, harus ada desain pokok mentransformasikan petani di atas lahan ini menjadi koperasi-koperasi pertanian yang modern, bukan rumah tangga gurem.

Kedua, di atas lahan pertanian ini, petani mendapatkan subsidi pupuk, benih, yang belum bersandarkan pada sistem pertanian alami (organic farming). Selain itu, format subsidi pertanian kita sesungguhnya adalah subsidi tidak langsung yang lebih banyak menguntungkan perusahaan pupuk dan benih ketimbang petani. Secara bertahap, sistem subsidi semacam ini harus direformat dan dibenahi dan memberi insentif lebih besar kepada perubahan rumah tangga petani menjadi badan usaha pertanian koperasi yang mengusahakan pertanian alami.

Ketiga, membangun kebijakan keuangan yang inklusif bagi petani dan masyarakat desa sehingga menjadi stimulan perubahan besar yang direncanakan. Tak kalah penting adalah mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim pertanian dengan pembangunan pedesaan secara menyeluruh. Bukankah kehadiran UU Desa membawa semangat pembangunan pedesaan yang bercorak keruangan?

Pandangan kewilayahan semacam ini sangat penting dipadukan dengan pembangunan pertanian yang sigap terhadap perubahan iklim. Akhirnya, kita dapat menghasilkan pertanian dan desa bertransformasi secara sosial ekonomi sekaligus beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 


Ditulis oleh: Suryani Amin