Peran Tata Kelola dalam Program USAID APIK: Sinergisitas Komponen untuk Mendukung Ketangguhan Daerah

Hampir setiap wilayah di Indonesia berisiko bencana, terutama wilayah Indonesia yang mempunyai karakteristik wilayah yang rentan akan bencana terkait perubahan iklim. Untuk mengurangi risiko bencana dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, diperlukan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengambil aksi yang sinergis. Aksi adaptasi perubahan iklim dibutuhkan untuk menciptakan ketangguhan wilayah dalam menghadapi risiko bencana sesuai dengan karakteristik topografi dan demografi. Menjawab tantangan ini, komponen tata kelola berperan besar untuk memastikan kolaborasi para pemangku kepentingan dapat berjalan dan bersinergi merancang dan mengimplementasikan aksi adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan.

Isu Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API PRB) adalah isu lintas aspek yang membutuhkan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan, contohnya ketika membangun suatu strategi aksi perubahan iklim suatu wilayah, diperlukan hasil kajian kerentanan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan. Dalam cermin tata kelola, karena isu melibatkan berbagai disiplin, setiap aksi adaptasi perubahan iklim membutuhkan perwakilan aktor dalam setiap proses implementasi strategi dan aksi adaptasi perubahan iklim. Pemangku kepentingan penting yang harus dilibatkan adalah pemerintah, masyarakat, dan pelaku sektor usaha. Pemerintah memegang peranan paling vital karena dengan wewenangnya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan dapat mempercepat proses aksi adaptasi suatu masyarakat. Sementara itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk penyusunan rencana strategi dan aksi adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan aksi tersebut. Pelaku sektor usaha juga memegang andil ketika objektif bisnis diintegrasi dengan agenda aksi adaptasi perubahan iklim.

Dalam membantu Indonesia meningkatkan ketangguhan, USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) tidak hanya beroperasi di skala nasional tetapi juga di tingkat provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Jawa Timur. Tentunya diperlukan interaksi dengan pemangku kepentingan dalam penerapan alat dan metode untuk mengkaji kerentanan dan perencananan adaptasi. Dalam proses perencanaan adaptasi, USAID APIK menggarisbawahi setiap perencanaan mewakili kepentingan semua pemangku kepentingan dan mencapai tujuan yang sama.

Tim komponen tata kelola USAID APIK telah bekerja di tingkat nasional dan tiga provinsi di Indonesia sejak 2015. USAID APIK bertujuan untuk membantu Indonesia dalam mengelola risiko bencana dan iklim. Dalam mencapai tujuannya, USAID APIK terdiri dari lima komponen, yaitu: integrasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam kebijakan dan koordinasi tingkat nasional; meningkatkan ketangguhan masyarakat dan pemerintah lokal terhadap perubahan iklim dan bencana alam terkait iklim; penguatan layanan informasi iklim dan cuaca; penyadartahuan serta peningkatan kapasitas untuk sektor swasta; koordinasi dan dokumentasi program. Sudah banyak pencapaian antara pemerintah nasional, provinsi dan USAID APIK, misalnya melalui kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) dokumen peta jalan layanan informasi cuaca dan iklim telah selesai. Selain itu, bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), USAID APIK terus bekerja dalam hal indeks Kota/Kabupaten Tangguh yang terdiri dari 71 indikator dan melakukan penilaian di area-area kerja USAID APIK.


Ditulis oleh: Ari Mochamad