Perencanaan Minim Adaptasi

JAKARTA, KOMPAS – Meski dampak perubahan iklim berupa berbagai bencana dialami langsung di tingkat tapak, hanya sebagian kabupaten atau kota yang memasukkan rencana adaptasi dalam perencanaan pembangunan. Kepala daerah diminta mengadopsi dan memikirkan jenis adaptasi yang tepat dilakukan di daerah masing-masing.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin, Kamis (24/11), di Jakarta, mengatakan, pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengagendakan evaluasi dan peninjauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kini kita masih sosialisasi. Nanti paralel untuk melihat pada RPJMD, seberapa jauh mengandung elemen-elemen (rencana adaptasi) itu,” ujarnya seusai dialog nasional “Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dengan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana”.

Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Regulasi itu agar dipakai daerah untuk mengidentifikasi target cakupan wilayah atau sektor spesifik, penyusunan kajian kerentanan, dan risiko iklim beserta pilihan prioritas aksi adaptasi.

Nur Masripatin mengatakan, Peraturan Menteri LHK bisa menjadi cantolan bagi daerah dalam perencanaan dan penganggaran adaptasi pada program pembangunan daerah. Jika tidak mempunyai cantolan hokum, daerah umumnya enggan memasukkan program itu di daerah.

Di tataran global, aksi daerah itu akan memudahkan mobilisasi dukungan internasional, khususnya terkait pendanaan. Dalam pertemuan Konferensi Perubahan Iklim (COP) Ke-22 di Marrakesh, Maroko, pecan lalu, Jerman, Belanda, Italia, Swedia, dan Belgia menyediakan dana adaptasi global 8,1 miliar dollar AS.

“Angka yang di-pledge negara maju ini lebih dari perkiraan yang biasanya amat kecil,” ucapnya. Pendanaan itu bisa dimanfaatkan Indonesia untuk membiayai aksi adaptasi di daerah.

Bencana biasa

Perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Budi Sulistyono mengatakan, lebih dari 50 persen kabupaten di Indonesia belum memasukkan rencana adaptasi dan kerentanan bencana dalam RPJMD ataupun tata ruang. Alasannya, daerah menganggap dampak perubahan iklim berupa berbagai bencana jenis hidrometeorologi sebagai bencana biasa.

Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lilik Kurniawan menegaskan, tak satu pun kabupaten atau kota bebas dari ancaman bencana hidrometeorologi terkait perubahan iklim. Pada 2007, dana tanggap bencana tahun sebelumnya mencapai 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mengutip data Bappenas tahun 2013, bencana yang terjadi pada 2004-2013 menyebabkan kerusakan hingga Rp 162,8 triliun.

Menurut Direktur Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Agus Sutanto, banyak tata ruang daerah belum mengakomodasi pertimbangan bencana. Contohnya, perubahan iklim disebabkan pelepasan emisi dari pengeringan gambut. “Upayanya kemudian seharusnya meminimalkan penggunaan gambut,” katanya. (ICH)


Sumber: Kompas Cetak

Penulis: ICH